Amanah Supplier

Pancasila Sebagai Sistem Etika Dalam Bermasyarakat dan Bernegara

Korupsi, terorisme, rasisme, hingga ketimpangan dalam hukum masih banyak terjadi di Indonesia. Bentuk demoralisasi tersebut terjadi akibat kurangnya peran dalam sebuah Leading Principle yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Jika keadaan ini terus dibiarkan tanpa ada upaya pemulihan nilai moral dan sosial, tentu akan mengkhawatirkan. Itulah mengapa urgensiĀ  pancasila sebagai sistem etika diperlukan.

Sumber Politis, Historis, dan Sosiologi Pancasila Sebagai Sistem Etika

Pancasila secara politis memiliki peran utama dalam penyusunan perundang-undangan. Norma dasar (Grundnorm) yang terkandung di dalamnya memiliki kedudukan tertinggi dengan sifat abstrak dan membawahi bentuk konkrit dari sebuah peraturan hukum yang berlaku secara umum. Hal ini kemudian berkaitan erat dengan fungsinya dalam pelaksanaan etika politik yang berlaku.

Teks Pancasila

Pengaturan perilaku politikus dalam sistem etika tersebut didasarkan pada 3 dimensi utama yaitu, sarana, aksi politik, dan juga tujuan. Sedangkan, dalam penerapannya memiliki kaitan dengan pelaku yang menentukan sebuah rasionalitas. Tindakan yang didasarkan pada hal tersebut memiliki sebuah pemahaman permasalahan yang didasarkan pada orientasi situasi.

Hubungan dari ketiganya memiliki bentuk keterikatan antara aksi politik serta sarana dalam pencapaian tujuan secara rasional. Upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan keadilan dan juga kedamaian terkandung dalam butir Pancasila. Sebuah sarana yang memiliki prinsip pengorganisasian dalam sebuah praktik penyelenggaraan negara dan membawahi berbagai institusi sosial terkait.

Pancasila sebagai sistem etika menjadi sumber sosiologis dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan, keragaman, dan kekayaan etnis melahirkan sebuah budaya yang berbeda-beda. Secara umum, keadaan tersebut juga dipengaruhi secara geografis dalam sebuah perbedaan perilaku dan perlakuan yang berlaku secara umum.

Kearifan lokal yang dibangun dalam sistem etika berdasarkan butir norma Pancasila, kemudian menjadi penentu tercapainya kedamaian bermasyarakat. Seperti keadilan dalam perlakuan, perlindungan dalam kebebasan, dan juga kemakmuran dalam kehidupan.

Melalui itu, kemudian banyak sekali kemajemukan yang lahir dalam sebuah tatanan masyarakat. Pembentukan sistem pemerintahan dalam hukum adat, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah yang berdasarkan mufakat ada dalam bentuk kearifan dan penyelesaian hambatan.

Pada sejarahnya Pancasila di Era Orde Lama belum ditegaskan dalam sebuah sistem etika atau masih dalam bentuk Weltanshauung. Namun, pada saat itu posisinya sebagai pembentuk nilai moral yang berlaku di Masyarakat sudah menjadi dasar pandangan hidup utama. Pada masa itu, Indonesia mengenal kemandirian melalui istilah berdikari atau berdiri di kaki sendiri.

Saat memasuki era orde baru, Pancasila dikenalkan dalam sebuah nilai penataran P-4 dan dalam sebuah wadah yang diinstitusionalkan dalam bentuk B-7. Penjabaran kemudian dilakukan dalam pemahaman lima butir sila di dalamnya. Sedangkan pada era reformasi, keberadaan mulai tenggelam dalam perebutan kekuasaan dan berbagai bentuk pelanggaran hingga penyalahgunaan wewenang

Itulah beberapa sumber yang mendasari munculnya kembali Pancasila sebagai sistem etika. Adanya Kebobrokan terjadi dalam semua tingkatan pemerintahan, mulai dari legislatif, eksekutif, dan juga Yudikatif menjadi urgensi yang menumbuhkannya kembali.

Exit mobile version